Semarak Hakordia di Sumut,Expo 100 Booth, Seminar Anti Korupsi,Hingga Penampilan Band Wali

Justicecollaborationnews.com,Deli Serdang

Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Sumatera Utara (Sumut) resmi dibuka. Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai 29 hingga 30 November 2022. 

Kegiatan tersebut disemarakkan dengan berbagai kegiatan, dimulai dari expo atau pameran yang diikuti 100 booth dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, kabupaten/kota, lembaga pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Pancing, Deliserdang. 

Masing-masing booth menampilkan ciri khas instansinya. Ada yang memamerkan programnya ada juga yang membuka pelayanan untuk masyarakat. Meski baru dibuka, tampak ratusan orang masyarakat dan pelajar antusias dan memadati kawasan expo. Masyarakat yang datang asyik melihat lihat deretan expo tersebut. 

Selain itu dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga diisi dengan seminar harta kekayaan hingga penyuluh anti korupsi. Diharapkan, dengan mengikuti seminar tersebut masyarakat bisa memahami prinsip prinsip mengenai anti korupsi. 

"Sehingga yang mengawasi tata kelola pemerintahan tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga masyarakat," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Edy Suryanto saat pembukaan road to Hakordia di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Selasa (29/11). 

Berbagai lomba pun ikut meramaikan Hakordia. Mulai lomba mewarnai, lomba tari, lomba puisi dan lomba debat anti korupsi. "Ada juga dongeng, diskusi media, dan dialog interaktif di televisi, " kata Edy Suryanto yang juga panitia pelaksana kegiatan. 

Selain itu akan diputar juga film anti korupsi untuk pelajar sekolah dan mahasiswa. Pemutaran film akan digelar di GOR Pemprov Sumut. Rangkaian kegiatan pun ditutup dengan penampilan Wali Band pada tanggal 30 November 2022 malam di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang. Diharapkan masyarakat dapat merasakan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia dengan semarak kegiatan yang cukup banyak tersebut. 

Edy Suryanto pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan tersebut. "Rangkaian Hakordia ini mendapat dukungan penuh Pemprov Sumut, kami ucapkan terima kasih juga kepada pemkab dan pemko se-Sumut, " kata Edy Suryanto.

***Wakil Ketua KPK Akui Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara Membaik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alex Marwata mengatakan pencegahan korupsi di Sumatera Utara (Sumut) membaik. Salah satu tandanya yaitu tingginya laporan masyarakat atas dugaan korupsi di Sumut.

Menurut data yang disebutkan Alex Marwata, hingga Oktober tahun 2022 terdapat 310 laporan dugaan korupsi yang diterima KPK di Sumut. Tingginya laporan ini, menurut Alex Marwata, tanda semakin peduli dan sadarnya masyarakat Sumut tentang korupsi.

“Ini menunjukkan partisipasi masyarakat tinggi, kesadarannya melaporkan dugaan korupsi, bukan berarti banyak laporan banyak yang korup, itu lebih baik ketimbang daerah yang masyarakatnya pasif, jadi bukan berarti yang sedikit laporan tidak banyak tindakan korupsi,” kata Alex Marwata saat konferensi pers pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar Nomor 9, Deliserdang, Selasa (29/11).

Sering laporan yang diberikan masyarakat, kata Alex Marwata, hanya karena kesalahan prosedur, tata kelola atau korupsi kecil yang di luar kewenangan KPK. Namun, laporan tersebut tetap ditanggapi KPK dan meneruskannya ke lembaga yang tepat.

“Tetap kita tindak lanjuti, kalau masalah prosedur atau tata kelola kita arahkan ke Inspektorat, atau kalau korupsi yang bukan wewenang kami, kami arahkan ke Kejaksaan atau Polda,” kata Alex Marwata.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga terlihat dari beberapa indikator di tahun 2021 seperti peringkat pertama regional Sumatera Monitoring Center of Prevention (MCP), meraih predikat WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 8 kali berturut-turut, juga meraih nilai B untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meningkat ke level 3 dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3.

“Jangan di samakan (Edy Rahmayadi), Pak Edy juga sudah belajar dari kepala daerah sebelumnya, sekali lagi ini masalah komitmen,” kata Alex Marwata.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan untuk mencegah terjadinya korupsi perlu partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Menurutnya, itu akan membuat pemerintah bekerja lebih profesional.

“Masyarakat, teman-teman wartawan harus berpartisipasi karena tidak cukup hanya KPK, Polisi, Jaksa dan lembaga lainnya, wartawan dan masyarakat harus mengawasi ke perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan dan pertanggungjawaban,” kata Edy Rahmayadi saat konferensi didampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Kepala Kejati Sumut Idianto.

Ini merupakan acara pembuka Road to Hakordia untuk Wilayah I KPK RI dan akan berlangsung dari 29-30 November, Sumatera Utara dipilih sebagai tuan rumah. Puncaknya, Hakordia akan diselenggarakan di Jakarta 9 Desember 2022. 

***Teken Komitmen Anti Korupsi di Hakordia,Edy Rahmayadi Minta KPK ,Sering Awasi Pemprov Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menandatangani komitmen anti korupsi bersama enam kepala daerah yang termasuk ke dalam wilayah I Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu. 

Komitmen tersebut berisikan antara lain pertama, memimpin perubahan dan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya kepada seluruh masyarakat dalam terang integritas dan tanpa suap, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan dan pungutan liar. 

Kedua, mendukung sepenuhnya peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tersedianya saluran dan mekanisme pengaduan masyarakat termasuk saluran pengaduan secara anonim. Serta ketiga, memimpin upaya pencegahan korupsi di masing-masing provinsi yang dipimpinan dan termonitor melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), termasuk menolak dan mencegah korupsi di titik rawan korupsi.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Edy Rahmayadi pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk terus mengawasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sehingga kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik. Serta kesejahteraan pun akan terwujud. 

"Untuk itu bapak sering sering datang kemari, jadi bapak hadir di sini, arahkan kami secara objektif dan kami akan berbuat yang terbaik agar dapat mensejahterakan rakyat kita " kata Edy kepada Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata pada acara Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Selasa (29/11). 

Kata Edy, dalam pengawasannya, KPK telah membuat beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar penyelenggara pemerintahan. Pertama yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua jual beli jabatan. Ketiga, gratifikasi, dan keempat suap menyuap. "Serta kelima penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi, " kata Edy. 

Selain itu, Edy merasa bangga lantaran dipilihnya Sumut sebagai Tuan Rumah Road to Hakordia wilayah I. "Kita memperingati Hakordia ini sebagai pengingat kita, semoga ini bukan hanya seremonial saja, " ujarnya. 

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan survei penilaian integritas yang diadakan KPK RI pada kementerian, lembaga, instansi dan daerah memperoleh capaian rata-rata nasional sebesar 72%. Menurutnya hal ini cukup baik mengingat target nasional yang ditargetkan 70%.

Selain itu, Alexander mengatakan bahwa penurunan tingkat korupsi tergantung pada komitmen kepala daerahnya. "Oleh sebab itu, komitmen kepala daerah terus kami bangun, " kata Alex. 

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumut juga meluncurkan Whistleblowing System. Program ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut. Aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK RI.

Sementara itu, kegiatan Road to Hakordia 2022 berlangsung semarak. Dibuka dengan pemukulan gondang sembilan oleh Gubernur Edy Rahmayadi dengan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata beserta kepala daerah yang hadir. Usai penandatanganan komitmen bersama antikorupsi, para tamu disuguhi dengan tarian yang mewakili tujuh provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu.

Turut hadir kepala daerah sewilayah I Korsupgah KPK RI di antaranya Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Wagub Sumbar Audy Zoinaldy, Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak, perwakilan Forkopimda Sumut, Bupati dan Walikota, serta Pimpinan OPD Pemprov Sumut.(D.Munthe/JCN/H17/DISKOMINFO SUMUT)