Diduga 30% Anggaran Biaya Bimtek IKM Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta Sekab.Batu Bara Tersisa

www.justicecollaborationnews.com

Perubahan nomenklatur  bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka kepala sekolah SD dan SMP Negeri dan Swasta Sekab.Batu Bara tahun 2023  yang diikuti oleh lebih kurang 281 peserta  disinyalir dikomandoi K3S masing-masing Kecamatan berbiaya Rp.3.500.000 dengan perincian setor ke rekening badan usaha penyelenggara dari MT sebesar Rp.3.000.000 dan Rp.500.000 dipegang langsung para peserta sebagai pengganti transport Berastagi- Batu Bara pulang- pergi,diselenggarakan di Sinabung Hills Berastagi,Kab.Karo 15-17 maret 2023.

Besaran harga tersebut diduga kesepakatan mereka sebab dana BOS belum dicairkan pemerintah dan belum dianggarkan di RKAS masing-masing Sekolah.Isu dilapangan disebut-sebut akan dibiayai dari dana BOS.

SIPLah adalah inovasi dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi Satuan Pendidikan (Satdik) dalam administrasi dan pelaporan serta bagi UMKM untuk turut serta hadir sebagai penyedia barang dan jasa di SIPLah.

Fitur pada SIPLah telah dikembangkan mengacu pada kaidah pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan. Dengan menggunakan SIPLah Satuan Pendidikan dapat melaksanakan proses PBJ secara efektif, efisien, transparan, akuntabel sehingga memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan Pendidikan.

Dalam kegiatan ini diduga terjadi transaksi mencurigakan Kepala sekolah tidak menggunakan fitur Siplah seperti Blibi dan sebagainya namun mereka mentransfer langsung kepada Mitra yaitu Badan Usaha Penjual Barang dan Jasa yakni MT sejumlah Rp.3 Juta dan memegang sendiri Rp.500.000 dimaksud pengganti ongkos transport.

Patut diduga pula Perusahaan MT akan mengendalikan pesanan untuk maksud tertentu diluar pengetahuan sistem Siplah.

Dan indikasi perubahan tampak selaras konten Bimtek menjadi Workshop.

Sehingga timbul isu berbagai sudut pandang dimasyarakat alih nomenklatur dan terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan mengarah pada perbuatan melawan aturan/hukum.

Seperti diketahui khalayak umum Permenkeu no 83/pmk02/2023 tentang standar biaya masukan,website sinabung hills,website Tiara terkait kegiatan Implementasi kurikulum merdeka dapat dirinci secara analisa kasar dugaan sementara kegiatan rekrutmen peserta 281 orang dengan biaya Rp.3.500.000,dengan kisi-kisi promosi sinabung hills menawarkan Rp.450.000/fax dengan rincian kamar tidur,sarapan,makan siang dan malam,coffe break 2 x,ruang dan perlengkapan rapat.Honor pengajar dari luar atau dalam satker,biaya pembuatan modul,panitia yang diatur permenkeu.

Maka perkalian peserta 281 ×3.500.000 setelah dikurangi pajak  dan biaya kamar,makan,minum,ongkos transport,honor panitia,biaya modul dan honor pembicara,pengajar diduga terdapat kelebihan anggaran Rp 323.780.000,timbul masalah diduga pengkaburan pajak Rp.16.860.000.

Dan dugaan lain jika harga Rp.3000.000 dikurangi biaya normatif tidak termasuk ongkos transport dan pajak transport terdapat kelebihan anggaran Rp.340.640.000 atau  dana sisa 30% dari anggaran yang tersedia yang layak dikembalikan ke Kas Daerah.

Terkait biaya Bimtek tersebut Plt. Dinas pendidikan inisial DT,EO Managemen Perusahaan MT  yang dikonfirmasi melaui HP selulernya ketika dipertanyakan besaran jumlah biaya yang dianggarkan dan dalam penawaran,berulang kali dihubungi keduanya belum berkenan memberikan jawaban.

Beberapa kepala sekolah yang dikonfirmasi terkait besaran biaya bimtek menyebut-nyebut Rp.3.000.000  disetor ke rekening Perusahaan MT dan tidak menyangkal Rp.500 000 tidak ditransfer melainkan dipegang langsung peserta sebagai ongkos kelokasi acara dan kembali ke Batu Bara .Diketahui pemberitaan sebelumnya acara tersebut dibuka oleh Bupati Batu Bara Ir.Zahir ,sambutan Plt.Kadisdik Batu Bara D.Tumanggor,Rabu (15/1). (A1) Bersambung...